PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Authors

  • Evy Sriwati Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Budi Setiawati Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Nurbiah Tahir Universitas Muhammadiyah Makassar

DOI:

https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14058

Keywords:

Government, Development, Road Infrastructure

Abstract

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tekkhnik pengumpulan data melalui pbservasi wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kelurahan tonrorita sudah memenuhi pedoman RPJM. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam hal kelurahan dalam melakukan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangkah menengah (RPJM). Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik, seperti kurangnya sumberdaya manusia.

 

References

Akib, K., & Tepare, O. A. (2017).

Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administrasi,

(1), 32.

Arikunto, S, (2000). Manajemen penelitian. Rineka Cipta,

Jakarta.

Agustino Leo, (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.

Haris, Abdul. (2005). Pengaruh

Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur danEkonomi.

Janice, A. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MalinaU. Ilmu

Pemerintahan, 3.

Kessa dan wahyudin, 2015. Perencanaan Pembangunan

Desa

Kuncoro, M. (2011). Otonomi dan Pembangunan Daerah.

Jakarta: Erlangga.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006.

Kamus Umum Bahasa

Indonesia. Jakarta: PT. Balai

Pustaka

Pramana, Gilang. (2013).

Pembangunan Fisik dan Nonfisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak

Kabupaten Kutai Kertanegara. Ejournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, Nomor 1.

Purwadarminta, W.J.S. (1989).

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta.

Rohman, S. (2017). KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPALA

DESA. 5(1), 437–447.

Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Di Kecamatan

Ulumanda. Journal Peqguruang: Conference

Series, 3(2), 834.

Sedarmayanti, (2003). Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien, PT.

Gramedia, Jakarta.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y.

Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa

Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal

Kewarganegaraan, 5(2), 295–

Soewignjo. (1985). Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Ghalia Indonesia,

Jakarta

Soekanto Soerjono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT.

Rajawali pers.

S.P Siagian, 2000, Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Starateginya,

Bumi Aksara, Jakarta

Downloads

Published

2024-02-18