PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

Penulis

  • A. Nukmawati A. Nukmawati Muhammadiyah University of Makassar
  • Mappamiring Mappamiring Muhammadiyah University of Makassar
  • Ansyari Mone Muhammadiyah University of Makassar

DOI:

https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1041

Kata Kunci:

Role, government, Funeral land management

Abstrak

The objective of this study is to find out the government role towards the management of public cemetery land in Makassar. The type of the research is descriptive qualitative with phenomenological research type. The data were collected through interview, observation and documentation. The data were analyzed through data reduction, data display and conclusion. The findings of the research indicate that the role of the government as the regulator (Environmental Service) of Makassar city in managing the public funeral is not optimal due to a number of obstacles in its implementation process. The role of the government as the facilitator land provider concept is that not only do they serve as public service institution but also in a democratic society they have a main role as facilities and infrastructures providers.

Key word: Role, government, funeral land management.

 

 ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelola pemakaman umum masih belum maksimal sebab dalam proses pelaksanaanya masih memiliki banyak hambatan dan kendala. Peran pemerintah sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana.

                                                                                                  

Kata kunci:  Peran, Pemerintah, Pengelolaan lahan pemakaman. 

Biografi Penulis

  • A. Nukmawati A. Nukmawati, Muhammadiyah University of Makassar
    Public Administration
  • Mappamiring Mappamiring, Muhammadiyah University of Makassar
    Public Administration
  • Ansyari Mone, Muhammadiyah University of Makassar
    Public Administration

Referensi

Bauer, Jeffery C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attittudes in Germany and the United States. Dissertation, university of Cincinnati-Clermont.

Fadilah, Rifqah, 2014. Peran pemerintah Daerah Meningkatkan semangat Wirausaha Di Kelurahan Tettikendrarae Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng. Universitas Muhammadiyah Makassar

Hutauruk, J.R. 2010. Isolasi senyawa flavonoida Dari Kulit Buah Tanaman Jengkol (pithecellobium lobatum Benth.) Skripsi, FMIPA,USU.77.

Mulyana, Asep Rahmat. 1994. Kriteria penyediaan lahan pemakaman umum di daerah perkotaan berdasarkan ukuran kota. Tugas akhir Jurusan teknik Planologi ITB. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (ilmu pemerintahan baru) jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Rizal,Muhammad,2014. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi suatu pengantar ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Tjandra, Riawan W, dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Unduhan

Diterbitkan

2018-01-04

Terbitan

Vol 3 No 3 (2017): Desember 2017

Bagian

Articles

Lisensi

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).