KOORDINASI OMBUDSMAN DAN KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN: PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI KOTA MAKASSAR

Authors

  • Andi Umrah Basri Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Abdul Mahsyar Universitas Muhammadiyah Makassar
  • Fatmawati Fatmawati Universitas Muhammadiyah Makassar

DOI:

https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14479

Abstract

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembagian erja, komunikasi dan kesatuan tindakan antara Ombudsman dan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari kepala keasistenan bagian pencegahan Ombudsman, Pengelola IT, dan data Ombudsman, anggota Dumasanwas Inspektorat pengawasan daerah Polda Sulsel. Pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi, media review dan observasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyaian data dan verifikasi data. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi yang terjalin antara Ombudsman dengan Inspektorat Polda Sulsel terjalin dengan baik. Dilihat dari pembagian kerja yang dimana masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Komunikasi yang terjalin juga baik, karena setiap ada anggota kepolisian yang melakukan tindak maladministrasi, kedua instansi selalu berkomunikasi mengenai tindak lanjut laporan.
Kata Kunci : Koordinasi, Pencegahan, Maladministrasi

References

Sinambela, L.P dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ngorang, P. (2020). Etika Pelayanan Publik: Sebuah Pengantar. Depok: Rajawali Pers

Koonzt, Harold, Cyrill O’Donnel. 1989. Management. Jakarta: Erlangga

Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 1. No 2.

Dharmawan, M. F. & Marbun, R. (2020). Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019. Jakarta. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Volume 18. No 1.

Putri, K. (2017). Efektivitas Kinerja Ombudsman Dalam Menangani Pengaduan Pelayanan (Kasus Maladministrasi Di Kota Pekanbaru). Pekanbaru. JOM Fisip. Vol 4. No 1.

Erdiansyah. (2019). Kewenangan Dan Tindakan Hukum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Menyelesaikan Maladministrasi Pada Organisasi Perangkat Daerah. (Tesis Magister. Institut Agama Islam Negeri). Bengkulu.

Ismail, N. (2021). Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Menangani Maladministrasi Di Tengah Pandemi Covid-19. (Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Makassar.

Musakkir, S. M. K. (2022). Kinerja Ombudsman Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Maladministrasi Pelayanan Kepolisian di Kota Makassar. (Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Makassar). Makassar

Saparuddin, P. (2019). Peran Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi Dalam Menyelesaikan Laporan Kasus Mal Administrasi Pelayanan Publik Masyarakat Provinsi Jambi. (Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). Jambi

Syahputra, I. H. (2019). Koordinasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara. (Skripsi Sarjana. Universitas Sumatera Utara). Sumatera Utara.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Republik (2009). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Andi Nur Isman, (2022). Zona kuning pemprov Sulsel peringkat ke 24 kepatuhan pelayanan publik. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--zona-kuning-pemprov-sulsel-peringkat-ke-24-kepatuhan-pelayanan-publik.

Downloads

Published

2024-04-11

Issue

Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024

Section

Articles

License

In the event that the article is accepted by the Editorial Team of KIMAP: Scientific Review of Public Administration, with registration number ISSN 2746-0460 (online) and there is a decision to publish the article, the copyright of the article passes to KIMAP: Scientific Review of Public Administration, with registration number ISSN 2746-0460 (online).

The Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with the Indonesian Association for Public Administration (IAPA) as the publisher of the Scientific Review of Public Administration, with registration number ISSN 2746-0460 (online) holds the copyright to all articles published in this journal.

The Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Makassar in collaboration with the Indonesian Association for Public Administration (IAPA) has the right to reproduce and distribute this article and the author is not allowed to republish the same article that has been published in this journal.

Manuscript Authenticity and Copyright Statement can be downloaded: Click Here

After filling out the statement, please send it via email: kimap@unismuh.ac.id