FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG
DOI:
https://doi.org/10.26618/jeb.v12i1.1861Keywords:
PDRB, Jumlah Penduduk, Pajak Bumi dan BagunanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak bumi dan bagunan (PBB), pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB, dan faktor yang paling dominan berpegaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi,Wawancara dan Dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah data time siries tahun(2007-2016). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif berupa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif,tetapi tidak signikfikan terhadap penerimaan PBB, jumlah penduduk berpengarug positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, dan faktor jumlah penduduk yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang.
References
Adisasmita, Rahardjo, 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Bandung: Alfabeta.
Feldman, 2008. Tentang Pengertian Pajak. Jakarta: Rineka Cipta.
Goethart, 2010. Pajak Sebagai Prestasi Publik. Bandung: Penerbit IB
Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Yogyakarta: AndiMissing.
Rochmat, Soemitro. 2012. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sasana Hadi, 2011. Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
Surahman, 2013. Pendapatan Potensial Dalam Pembagunan Yang Bersuber Dari PBB. Jakarta: Djanbatan.
Undang Nomor 12 Tahun 2010 Yang Di Ubah Menjadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang Undang No 12 Tahun 2014 Tentang Opjek Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 182 Ayat 1 Pegalihan Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang Undang No. 28 Tahun 2009, Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang-Undang 34 Tahun 2009 Iuran Wajib Pajak.
UU No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
