Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa
DOI:
https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38Keywords:
the role of local government, planning street vendors, market, peran pemerintah daerah, penataan pedagang kaki lima, pasarAbstract
The aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.
Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada.
References
Ahkam, H. (2015). Program Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso). Jurnal Administrasi Publik, 3, (9), 1548-1552.
Dewi, P., Yanuardi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Jurnal Adinegara, 7, (1), 1-14.
Erlinda, R.D., Sutji, A.B.D.D., Indrayati, R. (2014). Kajian Yuridis Tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Wilayah Kabupaten Jember. E-Journal Lentera Hukum, 1, (1), 33-42.
Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik, 1, (5), 943-952.
Karafir, K. (2007). Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty.
Nugroho, R. (2009). Public Policy. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
Sugiyono, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti, S. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Rafika Aditama.
Soekanto, S. (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Downloads
Published
Issue
Section
License
In the event that the article is received by the Editorial Team of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) and there is a decision to publish the article, the copyright of the article will be transferred to Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online).
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) as the publisher of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) holds the copyright of all articles published in this journal.
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) holds the right to reproduce and distribute the article and author is not allowed to publish the same article published in this journal.
Statement of Authenticity and Manuscript Copyright can be downloaded: here
After filling in the statement letter, please send via e-mail: otoritas@unismuh.ac.id
