PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA
DOI:
https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.37Keywords:
Village Government, Program, Rural Infrastructure, Pemerintah Desa, Infrastruktur PedesaanAbstract
The study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transpransi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukkannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.
References
Ananda, Arfandi. 2012. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa. http://fandisos.blogspot.com/2012/01/peran-pemerintah-dalam pembangunandesa.
html. diakses tanggal 20 Maret2012
Arikunto, S. 2005. Menejemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
Arsyad, Lincolin dkk. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. Yoygakarta: STIMYKPN. Departemen Pendidikan Nasional. 2002.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka.
Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta.
Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama
Press (HUP).
Muthar. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Di Kantor Bupati Mamasa. Polman: Universitas Al-Asyaria’ah Mandar
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Jakarta: Erlangga. Pamudji, S. 1985. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta:
BinaAksara
Patton, Adri. 2005. Pemimpin Informasi, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
Siagian, Sondang P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sumpeno, Wahyudin. 2009. Menjadi Fasilitator Genius. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Soetopo, H dan Soemanto, W. 1991.Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional
Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia
Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Verawati, Tuti A. 2003. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Makassar: Universitas 45 Makassar
Dokumen :
Undang-Undang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004
Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Downloads
Published
Issue
Section
License
In the event that the article is received by the Editorial Team of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) and there is a decision to publish the article, the copyright of the article will be transferred to Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online).
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) as the publisher of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) holds the copyright of all articles published in this journal.
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) holds the right to reproduce and distribute the article and author is not allowed to publish the same article published in this journal.
Statement of Authenticity and Manuscript Copyright can be downloaded: here
After filling in the statement letter, please send via e-mail: otoritas@unismuh.ac.id