PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
DOI:
https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.30Keywords:
village government, people based mining, Pemerintah Desa, pertambangan rakyatAbstract
The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance.
Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.
References
Hasibuan, 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dalam Pembangunan. http://agunkzz-thea.blogspot.com. [Diakses pada tanggal 17 Maret 2011].
Irawanto, Febri, 2011. Pengertian Rekomendasi. http://febriirawanto.blogspot.com. [Diakses pada tanggal 22 Juni 2011]
Komaruddin, 1994. Konsep Peran. Yogyakarta: Liberty.
Mustafa, 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ndraha, 1999. Pemerintahan Desa. http://agunkzz-thea.blogspot.com [Diakses pada tanggal 24 Maret 2011].
Santoso, 1999. Ilmu Lingkungan Industri. Depok : Universitas Gunadarma.
Saparin, 2009. Kewenangan Desa. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Salim, 2008. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Sudrajat, Nandang, 2011. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustika.
Soekanto, 1990. Peran Permerintah Dalam Masyarakat. Jakarta: CV Haji Masagung.
Sumodiningrat, 2010. Dasa-Dasar Pengawasan Teknis Pertambangan. Bandung: Kencana Utama.
Utrecth, 2008. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Widjaja, 1988. Usaha Pertambangan Di Indonesia. Bandung: CV Alfabeta
Wiranto, 1999. Pengertian Pembinaan. http://tugasakhiramik.blogspot.com. [Diakses pada tanggal 17 Maret 2011].
Zulkarnain, Iskandar, 2008. Konsep Pertambangan Rakyat dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Tambang yang Berkelanjutan. Bandung : LIPI.
Dokumen :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Kepada Desa.
Downloads
Published
Issue
Section
License
In the event that the article is received by the Editorial Team of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) and there is a decision to publish the article, the copyright of the article will be transferred to Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online).
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) as the publisher of Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) holds the copyright of all articles published in this journal.
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Government Studies (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) holds the right to reproduce and distribute the article and author is not allowed to publish the same article published in this journal.
Statement of Authenticity and Manuscript Copyright can be downloaded: here
After filling in the statement letter, please send via e-mail: otoritas@unismuh.ac.id
